Peluncuran kampanye Visit Malaysia 2026 menjadi ujian awal bagi upaya Malaysia memodernisasi sistem kontrol perbatasannya yang telah berusia puluhan tahun. Gangguan serius yang terjadi di dua pos pemeriksaan darat utama Johor–Singapura pada 10 hingga 12 Januari lalu membuat ribuan pelancong terjebak berjam-jam, sekaligus menyoroti tantangan koordinasi dan teknologi di perbatasan negara.
Sumber Kekacauan Visit Malaysia 2026
Kekacauan tersebut terjadi di Causeway dan Second Link, tepat saat arus perjalanan meningkat menjelang kampanye pariwisata nasional. Insiden ini memicu pertanyaan tentang kemampuan Malaysia meningkatkan sistem imigrasi lama tanpa menimbulkan gangguan besar di tengah lonjakan wisatawan.
Direktur Jenderal Badan Pengendalian dan Perlindungan Perbatasan Malaysia (AKPS), Mohd Shuhaily Mohd Zain, mengatakan pada 12 Januari bahwa Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah menginstruksikan agar kegagalan serupa tidak terulang, khususnya selama tahun Visit Malaysia. Ia menegaskan bahwa setiap tanda gangguan sistem harus segera dilaporkan ke pusat komando untuk penanganan dini.
Kampanye Visit Malaysia sendiri merupakan program nasional yang dijalankan oleh Tourism Malaysia untuk menarik wisatawan internasional, melanjutkan edisi sebelumnya pada 2007, 2014, dan 2020.
Sejumlah Pelancong Mengeluh Visit Malaysia 2026
Gangguan terbaru ini secara khusus memengaruhi pemegang paspor asing yang menggunakan pintu otomatis di Kompleks Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina Bangunan Sultan Iskandar (BSI) di Johor Bahru serta Kompleks Sultan Abu Bakar (KSAB) di Second Link. Sistem pintu otomatis tersebut hanya mengandalkan pemindaian paspor, namun kegagalan teknis menyebabkan antrean panjang di area keberangkatan dan kedatangan.
Sejumlah pelancong mengeluhkan harus memindai paspor berulang kali sebelum berhasil melewati imigrasi. Otoritas Johor menyatakan gangguan teknis baru sepenuhnya teratasi pada 12 Januari, tanpa penjelasan rinci mengenai penyebabnya.
Para analis menilai insiden ini mencerminkan risiko yang menyertai proses reformasi administratif dan teknologi di perbatasan Malaysia. Tantangan diperparah oleh koordinasi antara AKPS—lembaga baru—dan Departemen Imigrasi yang masih menguasai sebagian besar aset sistem lama.
Harris Zainul dari Institute of Strategic and International Studies Malaysia (ISIS Malaysia) menilai tantangan utama adalah menjaga kelancaran layanan bagi pelancong saat proses transisi berlangsung. Ia menambahkan, tekanan meningkat karena 2026 adalah tahun Visit Malaysia, sementara sistem pintu otomatis merupakan infrastruktur digital yang sangat terlihat publik—setiap gangguan langsung menjadi sorotan.
Pemerintah Malaysia saat ini tengah menggantikan sistem imigrasi lama berusia 30 tahun dengan Sistem Imigrasi Terpadu Nasional atau NIISe. Proyek ini pertama kali diluncurkan pada 2021 dan kini dikembangkan oleh HeiTech Padu setelah sempat tertunda. Sistem baru ini akan memanfaatkan kecerdasan buatan dan pengenalan wajah untuk mempercepat proses imigrasi dan meningkatkan keamanan.
Selama gangguan Januari, AKPS mendorong pelancong asing menggunakan aplikasi MyNIISe, yang memungkinkan pemegang paspor dari 63 negara, termasuk Singapura, melewati imigrasi menggunakan kode QR dalam uji coba hingga Februari 2026.
Namun, para pakar menilai keberhasilan jangka panjang bergantung pada pengambilalihan penuh aset perbatasan oleh AKPS. Tanpa itu, risiko koordinasi lambat, tanggung jawab terfragmentasi, dan celah keamanan digital akan terus membayangi—sebuah tantangan besar menjelang target ambisius Visit Malaysia 2026 menurut Tuna55
