Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres, menyerukan kepada Amerika Serikat dan Rusia agar segera kembali ke meja perundingan untuk merumuskan kesepakatan baru pengendalian senjata nuklir. Seruan ini disampaikan menyusul berakhirnya perjanjian nuklir terakhir kedua negara pada momen yang dinilai sangat rawan bagi stabilitas dan keamanan global.
Perjanjian tersebut, New START, resmi berakhir pada Kamis (5/2/2026). Dengan berakhirnya kesepakatan ini, Washington dan Moskow secara formal tidak lagi terikat oleh pembatasan jumlah dan penempatan senjata nuklir strategis, memunculkan kekhawatiran luas akan kembalinya perlombaan senjata nuklir berskala global.
“Untuk pertama kalinya dalam lebih dari 50 tahun, dunia berada dalam situasi tanpa pembatasan hukum apa pun terhadap persenjataan nuklir strategis dari dua negara yang menguasai sebagian besar stok nuklir dunia,” kata Guterres dalam pernyataan resminya pada Rabu (4/2).
Ia menegaskan bahwa New START dan rangkaian perjanjian pengendalian senjata sebelumnya telah memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan rasa aman umat manusia. “Hilangnya capaian puluhan tahun ini terjadi pada saat yang paling tidak tepat. Risiko penggunaan senjata nuklir kini berada pada titik tertinggi dalam beberapa dekade,” ujarnya, merujuk pada meningkatnya retorika nuklir sejak pecahnya perang di Ukraina.
Amerika Serikat dan Rusia saat ini menguasai lebih dari 80 persen total hulu ledak nuklir dunia. Karena itu, Guterres mendesak kedua negara untuk segera memulai kembali dialog dan menyepakati kerangka perjanjian pengganti tanpa penundaan.
Berakhirnya New START dinilai sebagai kemunduran besar bagi lebih dari setengah abad upaya pengendalian senjata, di tengah situasi global yang kian tidak stabil. Kondisi ini juga dikhawatirkan berdampak pada Perjanjian Nonproliferasi Nuklir (NPT) 1970, yang akan menjalani proses peninjauan tahun ini. Dalam NPT, negara tanpa senjata nuklir berkomitmen tidak mengembangkannya, dengan imbalan upaya nyata pelucutan senjata oleh negara pemilik nuklir.
Kekhawatiran Kembali Menguat Usai Berakhirnya Perjanjian AS – Rusia
New START ditandatangani pada 2010 di Praha oleh Presiden AS saat itu, Barack Obama, dan Presiden Rusia kala itu, Dmitry Medvedev. Perjanjian ini membatasi jumlah hulu ledak nuklir strategis yang dikerahkan hingga maksimal 1.550 unit—sekitar 30 persen lebih rendah dibandingkan batas dalam perjanjian 2002.
Medvedev menyatakan berakhirnya perjanjian tersebut seharusnya menjadi alarm bagi semua pihak. Obama pun menulis di media sosial bahwa absennya New START berpotensi memicu perlombaan senjata baru yang membuat dunia semakin tidak aman.
Mantan Presiden AS Joe Biden sebelumnya sempat memperpanjang New START selama lima tahun setelah memenangi pemilu 2020. Namun, hubungan bilateral memburuk tajam menyusul invasi Rusia ke Ukraina, yang membuat kerja sama pengendalian senjata mandek.
Donald Trump Presiden Kontrovesial
Presiden AS Donald Trump dikenal kerap mengkritik pembatasan internasional terhadap AS dan pernah menyerukan dilakukannya kembali uji coba nuklir, meski tidak pernah direalisasikan. Sejumlah pengamat menilai runtuhnya New START lebih disebabkan oleh pendekatan pemerintahan Trump yang meminggirkan diplomasi teknis dan tidak memberi ruang cukup bagi perundingan kompleks.
Trump juga tidak menindaklanjuti usulan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk memperpanjang pembatasan perjanjian selama satu tahun. Meski sempat menyebut usulan itu “terdengar bagus”, tidak ada langkah konkret yang diambil.
Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan bahwa kedua negara kini tidak lagi terikat kewajiban atau deklarasi simetris terkait perjanjian tersebut. Moskow menegaskan akan bertindak “bertanggung jawab dan bijaksana”, namun siap mengambil langkah balasan tegas jika keamanan nasionalnya terancam.
Pemimpin Gereja Katolik, Paus Leo XIV, turut menyerukan agar semua upaya ditempuh untuk mencegah lahirnya perlombaan senjata baru. “Instrumen ini tidak boleh ditinggalkan tanpa usaha nyata untuk memastikan keberlanjutannya secara efektif,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menegaskan perlunya perjanjian baru yang juga melibatkan China. Menurutnya, pengendalian senjata di abad ke-21 tidak mungkin efektif tanpa memasukkan China, yang arsenal nuklirnya terus berkembang.
Saat ini, China diperkirakan memiliki sekitar 550 peluncur nuklir strategis—masih di bawah batas 800 peluncur yang sebelumnya dibatasi untuk AS dan Rusia dalam New START. Sementara itu, Prancis dan Inggris, sekutu AS yang juga terikat perjanjian, secara bersama-sama memiliki sekitar 100 peluncur nuklir. Tuna55
