Pemerintah Benjamin Netanyahu menyatakan keberatannya terhadap pengumuman Amerika Serikat mengenai pembentukan dan komposisi dewan eksekutif Gaza. Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada Sabtu menegaskan bahwa keputusan yang diumumkan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump tersebut tidak dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Israel dan dinilai bertentangan dengan kebijakan resmi pemerintah Israel terkait masa depan Gaza pascaperang.
Benjamin Netanyahu Angkat Isu
Dalam pernyataannya, kantor Netanyahu menyebut bahwa Gideon Saar akan mengangkat isu ini secara langsung dalam pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio. Namun demikian, pernyataan tersebut tidak menjelaskan secara rinci aspek mana dari komposisi dewan yang dianggap bermasalah. Juru bicara pemerintah Israel juga memilih untuk tidak memberikan komentar tambahan saat dimintai penjelasan lebih lanjut.
Dewan eksekutif Gaza yang diumumkan Gedung Putih pada Jumat itu terdiri dari sejumlah tokoh internasional. Salah satu nama yang langsung memicu penolakan Israel adalah Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan. Israel selama ini secara konsisten menentang keterlibatan Turki dalam urusan Gaza, dengan alasan perbedaan pandangan politik serta hubungan Ankara dengan kelompok-kelompok yang dianggap bermusuhan oleh Israel.
Berbagai Pihak Terkait
Selain Fidan, dewan tersebut juga mencakup Sigrid Kaag, yang saat ini menjabat sebagai koordinator khusus PBB untuk proses perdamaian Timur Tengah. Anggota lainnya adalah seorang miliarder Israel-Siprus serta seorang menteri dari Uni Emirat Arab, negara yang menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel pada 2020 melalui Abraham Accords. Kehadiran perwakilan UEA dinilai sebagian pihak sebagai upaya menyeimbangkan komposisi dewan, meskipun tetap belum meredam keberatan Israel secara keseluruhan.
Pengumuman dewan eksekutif ini beriringan dengan langkah Washington memulai fase kedua dari rencana besar Presiden Trump untuk mengakhiri perang di Gaza, yang pertama kali diumumkan pada September lalu. Fase lanjutan tersebut mencakup pembentukan pemerintahan teknokrat Palestina transisi yang akan mengelola Gaza dalam periode sementara, dengan pengawasan internasional.
Selain itu, Amerika Serikat juga mengumumkan anggota awal dari Dewan Perdamaian, sebuah badan pengawas yang akan diketuai langsung oleh Trump. Dewan ini bertugas mengawasi pemerintahan sementara Gaza dan memastikan implementasi rencana perdamaian berjalan sesuai kerangka yang ditetapkan Washington. Anggotanya antara lain Marco Rubio, pengembang properti miliarder Steve Witkoff, serta menantu Trump, Jared Kushner.
Ketegangan ini menyoroti rapuhnya koordinasi diplomatik Tuna55 antara Israel dan sekutu terdekatnya, Amerika Serikat, dalam isu Gaza. Meski kedua negara tetap bersekutu erat, perbedaan pandangan mengenai aktor internasional yang terlibat dan arah pemerintahan pascakonflik menunjukkan bahwa jalan menuju stabilitas Gaza masih dipenuhi tantangan politik dan diplomatik yang kompleks.
